Hukum lingkungan internasional telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali diakui sebagai disiplin hukum yang terpisah. Dimulai dari Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 hingga Perjanjian Paris pada tahun 2015, hukum lingkungan internasional telah beradaptasi dan berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya melindungi lingkungan. Artikel ini akan membahas evolusi hukum lingkungan internasional, dengan fokus pada peristiwa dan perjanjian penting yang telah membentuk kerangka hukum lingkungan saat ini.

Baca juga: Bagian V: Perjanjian Paris 2015 dan Masa Depan Hukum Lingkungan Internasional

Bagian I: Awal Mula Hukum Lingkungan Internasional

Awal mula hukum lingkungan internasional ditandai oleh munculnya kesadaran akan pentingnya melindungi lingkungan secara global. Pada tahap ini, hukum lingkungan internasional belum terstruktur seperti saat ini, tetapi ada beberapa perjanjian dan konvensi awal yang menandai langkah-langkah pertama dalam pengembangan bidang ini. Seperti berikut:

a. Perjanjian Paris 1900

Salah satu perjanjian lingkungan internasional paling awal adalah Konvensi untuk Perlindungan Burung-Burung Berguna bagi Pertanian yang diadopsi di Paris pada tahun 1900. Konvensi ini menandai salah satu upaya internasional pertama untuk melindungi spesies tertentu dari kepunahan. Meskipun terbatas dalam ruang lingkup dan penerapan, perjanjian ini menunjukkan bahwa negara-negara sudah mulai menyadari pentingnya kerja sama internasional dalam masalah lingkungan.

b. Konvensi Ramsar 1971

Sebelum Deklarasi Stockholm, Konvensi Ramsar tahun 1971 juga menjadi tonggak penting dalam hukum lingkungan internasional. Konvensi ini berfokus pada perlindungan lahan basah, yang diakui sebagai ekosistem yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati global. Konvensi Ramsar menandai awal dari kesadaran internasional bahwa perlindungan lingkungan membutuhkan tindakan global yang terkoordinasi.

Bagian II: Deklarasi Stockholm 1972 dan Munculnya Kesadaran Global

Deklarasi Stockholm tahun 1972 adalah titik balik dalam evolusi hukum lingkungan internasional. Konferensi ini, yang secara resmi dikenal sebagai Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia, mengumpulkan perwakilan dari 113 negara untuk membahas isu-isu lingkungan global. Deklarasi ini mencerminkan peningkatan kesadaran global akan dampak manusia terhadap lingkungan dan kebutuhan akan kerangka kerja hukum yang lebih kuat untuk melindunginya:

a. Prinsip-Prinsip Deklarasi Stockholm

Deklarasi Stockholm menetapkan 26 prinsip yang menjadi dasar hukum lingkungan internasional. Prinsip-prinsip ini mencakup hak untuk hidup di lingkungan yang sehat, tanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, serta perlunya kerja sama internasional dalam mengatasi masalah lingkungan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi banyak perjanjian dan konvensi lingkungan internasional di masa depan.

b. Pembentukan UNEP

Salah satu hasil utama dari Konferensi Stockholm adalah pembentukan Program Lingkungan PBB (UNEP). UNEP berfungsi sebagai badan utama PBB yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya global dalam perlindungan lingkungan. Melalui UNEP, negara-negara mulai bekerja sama lebih erat dalam mengembangkan kebijakan dan peraturan lingkungan internasional.

Bagian III: Penguatan Hukum Lingkungan Internasional di Era Pasca-Stockholm

Setelah Deklarasi Stockholm, berbagai perjanjian lingkungan internasional mulai bermunculan, mencakup berbagai aspek lingkungan, mulai dari perlindungan spesies hingga perubahan iklim. Beberapa perjanjian ini menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum lingkungan internasional yang lebih komprehensif:

a. Konvensi Wina dan Protokol Montreal

Pada tahun 1985, Konvensi Wina untuk Perlindungan Lapisan Ozon diadopsi, diikuti oleh Protokol Montreal pada tahun 1987. Protokol Montreal, yang bertujuan untuk mengurangi produksi dan konsumsi zat-zat yang merusak lapisan ozon, merupakan salah satu perjanjian lingkungan internasional paling sukses hingga saat ini. Perjanjian ini tidak hanya berhasil mengurangi emisi zat-zat perusak ozon, tetapi juga membuktikan bahwa kerja sama internasional dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam perlindungan lingkungan.

b. Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Perubahan Iklim

Pada tahun 1992, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, yang juga dikenal sebagai KTT Bumi Rio de Janeiro, menghasilkan dua perjanjian penting: Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Kedua konvensi ini menjadi tonggak dalam upaya global untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mengatasi perubahan iklim, dua isu lingkungan yang saling terkait dan sangat krusial bagi kelangsungan hidup manusia.

c. Protokol Kyoto 1997

Protokol Kyoto adalah tambahan penting bagi UNFCCC, yang diadopsi pada tahun 1997. Protokol ini menetapkan target yang mengikat bagi negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Meskipun implementasinya menghadapi banyak tantangan, Protokol Kyoto merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan kerangka hukum internasional yang lebih kuat untuk mengatasi perubahan iklim.

Bagian IV: Tantangan dalam Implementasi Hukum Lingkungan Internasional

Meskipun berbagai perjanjian internasional telah diadopsi, implementasi hukum lingkungan internasional sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Beberapa tantangan ini melibatkan kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang, kurangnya penegakan hukum, serta kompleksitas isu lingkungan global:

a. Kesenjangan antara Negara Maju dan Berkembang

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi hukum lingkungan internasional adalah perbedaan kepentingan dan kemampuan antara negara maju dan berkembang. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban lingkungan internasional karena keterbatasan sumber daya, sementara negara-negara maju memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena emisi historis mereka. Masalah ini sering kali menjadi sumber ketegangan dalam negosiasi internasional.

b. Penegakan Hukum Lingkungan Internasional

Penegakan hukum lingkungan internasional juga merupakan tantangan yang signifikan. Banyak perjanjian internasional tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat, sehingga kepatuhan negara-negara terhadap komitmen lingkungan mereka sering kali bergantung pada tekanan diplomatik dan opini publik. Selain itu, sanksi terhadap pelanggaran perjanjian sering kali tidak efektif, sehingga mengurangi insentif bagi negara-negara untuk mematuhi hukum lingkungan internasional.

c. Kompleksitas Isu Lingkungan Global

Isu-isu lingkungan global, seperti perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati, sangat kompleks dan sering kali melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Hal ini membuat pengembangan dan implementasi kebijakan lingkungan yang efektif menjadi sangat menantang. Selain itu, perubahan iklim dan isu-isu lingkungan lainnya memiliki dampak yang berbeda-beda di berbagai wilayah, sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Bagian V: Perjanjian Paris 2015 dan Masa Depan Hukum Lingkungan Internasional

Perjanjian Paris, yang diadopsi pada tahun 2015, merupakan puncak dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Perjanjian ini menetapkan kerangka kerja yang ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi peningkatan suhu global hingga di bawah 2 derajat Celsius, dengan upaya untuk membatasi kenaikan tersebut hingga 1,5 derajat Celsius:

a. Komitmen yang Lebih Inklusif

Salah satu inovasi utama dari Perjanjian Paris adalah pendekatan berbasis kontribusi nasional yang ditentukan secara sukarela (Nationally Determined Contributions atau NDCs). Negara-negara diminta untuk menetapkan target pengurangan emisi mereka sendiri, yang kemudian akan diperbarui setiap lima tahun. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi negara-negara untuk menyesuaikan target mereka dengan kondisi nasional, sambil tetap berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi emisi.

b. Pendanaan untuk Adaptasi dan Mitigasi

Perjanjian Paris juga menekankan pentingnya pendanaan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, terutama bagi negara-negara berkembang yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Negara-negara maju diharapkan untuk menyediakan dana, teknologi, dan dukungan kapasitas kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka memenuhi komitmen iklim mereka dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

c. Masa Depan Hukum Lingkungan Internasional

Perjanjian Paris menandai langkah penting dalam evolusi hukum lingkungan internasional, tetapi tantangan masih tetap ada. Implementasi komitmen dalam Perjanjian Paris akan membutuhkan kerja sama internasional yang lebih kuat, penegakan yang lebih efektif, dan peningkatan ambisi iklim di masa depan. Selain itu, isu-isu lingkungan lainnya, seperti perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya air, akan terus menjadi fokus dalam pengembangan hukum lingkungan internasional.

Baca juga: Bagian I: Awal Mula Hukum Lingkungan Internasional

Kesimpulan

Hukum lingkungan internasional telah mengalami perjalanan panjang sejak Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 hingga Perjanjian Paris pada tahun 2015. Sepanjang perjalanan ini, hukum lingkungan internasional telah berkembang menjadi kerangka kerja yang lebih kompleks dan inklusif, dengan tujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan global yang semakin mendesak. Meskipun banyak tantangan yang masih harus dihadapi, kemajuan yang telah dicapai menunjukkan bahwa dengan kerja sama internasional yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan global dapat dicapai.

Jika Anda memiliki masalah dalam mengerjakan skripsi atau tugas akhir, Skripsi Malang menerima jasa konsultasi skripsi dan analisis data untuk membantu menyelesaikan skripsi Anda tepat waktu. hubungi admin Skripsi Malang sekarang dan tuntaskan masalah tugas akhir Anda.

 

Penulis: Najwa