Dalam dinamika perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, pendekatan hukum memiliki peran strategis yang tidak hanya normatif, tetapi juga kritis. Artikel ini disusun sebagai upaya untuk menguraikan bagaimana metode penelitian multimethod dalam penulisan tesis hukum dapat berfungsi sebagai instrumen kritik terhadap kebijakan publik yang ada. Melalui pendekatan ini, diharapkan analisis hukum tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan tawaran solusi dan refleksi terhadap realitas kebijakan yang terjadi di masyarakat.

Penulis menyadari bahwa pengembangan metode dalam studi hukum sangat penting untuk merespons kompleksitas persoalan sosial-politik yang melingkupi kebijakan publik. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah metodologi penelitian Tesis hukum, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih reflektif dan bertanggung jawab.

Baca Juga:

Urgensi Tesis Hukum dalam Konteks Sosial dan Pemerintahan

Tesis hukum bukan hanya merupakan syarat akademik bagi mahasiswa program studi hukum, tetapi juga merupakan ruang intelektual yang sangat strategis untuk menyuarakan pemikiran kritis terhadap dinamika hukum dan kebijakan publik. Di tengah perubahan sosial-politik yang dinamis, hukum sering kali menjadi alat kekuasaan, bukan lagi sebagai pelindung hak warga negara.

Di dalam tesis hukum, mahasiswa dapat mengangkat permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat, kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, maupun komparatif. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya melihat dari sisi teks hukum (legal text), tetapi juga konteks sosial di mana hukum itu berlaku. Hal ini penting agar hukum tidak dipahami secara kaku dan terlepas dari kenyataan sosial.

Selain itu, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh negara tidak selalu mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dalam banyak kasus, kebijakan justru memperlihatkan keberpihakan terhadap kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, tesis hukum yang disusun dengan basis data dan argumentasi yang kuat dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus kritik terhadap kebijakan tersebut.

Sebagai produk akademik, tesis memiliki landasan ilmiah yang dapat dijadikan sumber referensi tidak hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga pembuat kebijakan. Pemerintah, legislatif, maupun lembaga pengadilan dapat menggunakan hasil penelitian hukum dalam tesis sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun atau menilai kebijakan.

Dengan demikian, tesis hukum berpotensi besar sebagai alat kontrol sosial dan evaluatif terhadap kebijakan publik yang sedang atau telah berjalan. Potensi inilah yang perlu disadari oleh mahasiswa hukum agar tidak sekadar mengejar kelulusan, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih adil.

Peran Kritis Mahasiswa Hukum dalam Menganalisis Kebijakan Publik

Mahasiswa hukum memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan tinggi karena mereka dididik untuk berpikir logis, kritis, dan analitis terhadap hukum serta dampaknya di masyarakat.

Peran mahasiswa dalam menyusun tesis hukum sebagai kritik terhadap kebijakan publik sangat penting karena mereka berada di luar sistem pemerintahan yang cenderung tertutup atau konservatif terhadap kritik. Dengan demikian, mahasiswa dapat menyampaikan pandangan secara bebas dan independen tanpa tekanan politik. Tesis menjadi media untuk menuangkan hasil analisis terhadap suatu peraturan, putusan, atau tindakan pemerintah yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Di sisi lain, mahasiswa juga memiliki akses terhadap literatur hukum yang kaya, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini memberikan mereka modal teoretis dan komparatif untuk membandingkan kebijakan domestik dengan praktik terbaik di negara lain. Melalui perbandingan ini, mahasiswa dapat menyarankan perbaikan kebijakan yang lebih progresif dan adil berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang universal.

Perlu juga disadari bahwa banyak kebijakan publik di Indonesia lahir dari proses politik yang tidak sepenuhnya transparan atau partisipatif. Dalam hal ini, tesis hukum dapat berfungsi untuk membuka ruang diskusi publik tentang kebijakan yang sudah terlanjur diterapkan, sehingga terjadi proses evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, mahasiswa hukum tidak hanya bertindak sebagai pelajar, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Melalui tesisnya, mereka turut serta dalam memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara, sekaligus menjaga agar kebijakan publik tidak melenceng dari semangat konstitusi dan nilai-nilai keadilan.

Struktur Tesis Hukum dalam Mengkritisi Kebijakan Publik

Tesis hukum yang berfungsi sebagai kritik terhadap kebijakan publik umumnya memiliki struktur dan pendekatan khusus yang mencerminkan arah analisisnya. Berikut ini adalah beberapa elemen utama dalam struktur tersebut:

• Rumusan Masalah yang Kritis:Mahasiswa harus merumuskan masalah secara tajam dan kritis. Rumusan ini harus menunjukkan adanya celah atau permasalahan dalam kebijakan publik yang sedang dikaji. Misalnya, apakah sebuah kebijakan sesuai dengan prinsip HAM, asas keadilan, atau prinsip legalitas.
• Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka yang Relevan: Dalam bagian ini, mahasiswa perlu menyusun landasan teoretis yang mendukung kritiknya. Teori hukum, pendekatan sosiologis, atau perspektif ekonomi-politik bisa digunakan sebagai alat analisis terhadap kebijakan.
• Metodologi Penelitian yang Kuat:Penelitian hukum bisa bersifat normatif atau empiris. Untuk menilai kebijakan, pendekatan empiris dengan data lapangan sering kali lebih kuat dalam mengungkap dampak kebijakan terhadap masyarakat.
• Analisis Data yang Argumentatif:Tesis yang baik tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menganalisis. Mahasiswa harus mengkaitkan data, teori, dan norma hukum yang berlaku untuk membongkar kelemahan atau potensi pelanggaran dalam kebijakan.
• Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja
  Beberapa tesis mengkritisi proses pembentukan UU ini karena dianggap minim partisipasi publik dan mengabaikan prinsip good governance. Tesis-tesis ini mengangkat isu ketidakselarasan UU Cipta Kerja dengan UUD 1945.
• Penegakan Hukum terhadap UU ITE
  Banyak mahasiswa hukum menyoroti ketidakadilan dalam penerapan pasal karet dalam UU ITE yang sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Ini menjadi tema yang subur untuk tesis hukum dengan pendekatan hak asasi manusia.
• Kriminalisasi Aktivis Lingkungan
  Tesis hukum juga banyak mengangkat tema kriminalisasi terhadap pembela lingkungan, dengan menyoroti penyalahgunaan hukum oleh aparat negara atau korporasi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
• Kebijakan Pembatasan Media Sosial saat Aksi Demonstrasi
  Beberapa tesis mempersoalkan legalitas pembatasan akses media sosial oleh pemerintah saat terjadi demonstrasi besar, dengan argumentasi bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Tantangan dan Harapan terhadap Peran Tesis Hukum

Tantangan utama dalam menjadikan tesis hukum sebagai kritik kebijakan adalah resistensi dari pihak-pihak yang merasa dikritik, terutama jika tesis tersebut mengganggu kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Tidak jarang mahasiswa yang berani mengambil topik kontroversial mengatasi tekanan atau kesulitan dalam proses bimbingan. Namun, hal ini justru menunjukkan betapa pentingnya dan relevannya posisi tesis hukum dalam mendorong reformasi.

Kurangnya dukungan literatur, kebebasan akademik, dan akses terhadap kebijakan data menjadi hambatan serius yang harus dibenahi secara sistemik.

Meski demikian, ada harapan besar bahwa semakin banyak mahasiswa hukum yang menyadari pentingnya peran mereka sebagai agen perubahan. 

Kesimpulan

Tesis hukum bukan sekedar syarat kelulusan akademik, namun dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengkritisi kebijakan publik. Dengan pendekatan ilmiah dan analisis yang mendalam, tesis hukum berpotensi mengungkap kelemahan dan penyimpangan dalam kebijakan pemerintah. Di sisi lain, mahasiswa hukum sebagai penulis tesis juga berperan sebagai penjaga nurani hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Skripsi Malang – Jasa Konsultasi Skripsi, Tesis, Disertasi. Menyajikan informasi tentang Tesis Hukum sebagai Sarana Kritik terhadap Kebijakan Publik