100 Contoh Judul Hukum Ekonomi

Skripsi Malang adalah jasa pembuatan judul Hukum Ekonomi Malang. Bagi kamu yang sudah atau akan mengambil skripsi, dan merasa tidak berdaya dengan pembuatan judul skripsi.

Maka sudah saatnya, kamu menyimak ratusan Contoh Judul Skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Hukum Ekonomi Terbaik.

Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di berbagai kampus di Indonesia. Bagi kamu yang ingin mendapatkan layanan ekstra 3 in 1 konsultasi, pembuatan dan bimbingan skripsi, silakan hubungi skripsimalang.com atau SkripsiYuk.net untuk prosedur pemesanan.

Referensi Judul Hukum Ekonomi

  • Kajian Yuridis Terhadap Deposito Pihak Ketiga Dalam Kredit Usaha Mikro (Studi PT. Bank ABC cab.DEF)
  • Analisis Yuridis Hak Komunal Dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia
  • Perlindungan Hukum terhadap Anggota Kliring atas Kegagalan dalam Penyelesaian Transaksi Efek dalam Pasar Modal Indonesia
  • Pertanggungjawaban Mitra Usaha dalam Perusahaan Berbasis Penjualan Langsung terhadap Pemberian Garansi atas Produk yang Diperdagangkan
  • Akibat Hukum Ketiadaan Regulasi Guru Asing Terhadap Sistem Pendidikan Nasional Terkait dengan Keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
  • Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Industri Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
  • Wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Pengawasan Terkait Penyimpangan Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Perizinan Perusahaan Joint Venture
  • Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Produk Impor Mainan Anak Melalui Kebijakan Standar Nasional Indonesia (Sni) Secara Wajib Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
  • Tanggung Jawab Terhadap Kegagalan Bangunan dalam Pekerjaan Konstruks Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
  • Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Impor Mainan Anak Melalui Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
  • Audit Laporan Keuangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi ABC oleh Badan Pemeriksa Keuangan Menurut PP No. 71 Tahun 2010 (studi BPPT Provinsi ABC)
  • Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Keseimbangan Kemajuan dalam Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus beserta Peraturan Pelaksananya
  • Peranan Hakim dalam Pembatalan Perjanjian Kontrak Baku antara Pihak Penyedia dan Pengguna Jasa Terkait Asas Keseimbangan
  • Akuntabilitas Pembatasan Pembagian Dividen Dalam Rangka Perlindungan Modal di Perseroan Terbatas
  • Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Direksi Di Industri Keuangan Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
  • Analisis Yuridis Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan Di Perseroan Terbatas Terbuka Dikaitkan Dengan Penerapan Pajak Penghasilan
  • Akibat Hukum dari Penunjukan Penjamin Emisi dalam Penawaran Umum Saham oleh Emiten
  • Analisis Yuridis Kebijakan Pelindungan Dan Pengamanan Perdagangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
  • Aspek Usaha Bersama Berdasarkan Asas Kekeluargaan dalam Pembatalan UU No. 17 Tahun 2012 Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013
  • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Sebagai Salah Satu Langkah Penyehatan Perbankan
  • Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Debitur Pailit dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit
  • Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Industri Keramik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
  • Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Timbal Balik
  • Peranan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Melindungi Investor Yang Mengalami Kerugian Pada Transaksi Short Selling Dalam Pasar Modal
  • Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Menyimpan Dana pada Perusahaan Perdagagangan Derivatif Melalui Transaksi Online
  • Dampak Standardisasi Barang Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
  • Tinjaun Yuridis Perubahan Bentuk Hukum PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) Dari PMA Menjadi BUMN
  • Tanggung Jawab Perusahaan Penjaminan Kredit Sebagai Penjamin Untuk Menanggulangi Risiko Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi Perum Jamkrindo Cabang Medan)
  • Analisis Yuridis Terhadap Pengurangan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Akibat Dari Kepailitan
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Keberadaan Organ Pengawas Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan
  • Pengalihan Pengelolaan Bank Dalam Rangka Penyehatan Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan
  • Implementasi Ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Pengurusan Perusahaan
  • Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Selfie Oleh Pihak Lain Dalam Jejaring Sosial Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
  • Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Pengadilan Niaga Terkait Adanya Kreditor Separatis Menuurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Studi Putusan Nomor 134K/Pdt. Sus-/PKPU/2014)
  • Perlindungan Hukum Bagi Kurator Terhadap Tuntutan Hukum Kreditur Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit
  • Hapusnya PertanggungJawaban Pelaku Usaha Jasa Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen (Studi Kasus Putusan MA No: 769/K/Pdt.Sus/2011)
  • Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Dengan Perusahaan Reasuransi Yang Dicabut Izin Usahanya
  • Hubungaan Hukum Kustodian Dengan Emiten dalam Pasar Modal
  • Implementasi Prinsip Transparansi Oleh Perusahaan Jasa Penilai Terkait Penawaran Saham Perdana
  • Asas Perlakuan yang Sama Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal
  • Pertanggungjawaban Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Hal Penjaminan Keamanan
  • Analisis Yuridis Terhadap Pendelegasian Pemberian Izin Investasi Kepada Pemerintah Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal
  • Penyelesaian Sengketa oleh Komisi Informasi atas Informasi yang Diberikan BPOM Terkait Keselamatan Konsumen dalam Mengkonsumsi Suatu Produk
  • Kajian Yuridis Implikasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Usaha Rumah Sakit
  • Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-Phi/2014 Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Pengurus Serikat Pekerja Pada Perusahaan Manufaktur
  • Kedudukan Hukum Lembaga Penjamin Kredit Daerah Sebagai Penjamin Dalam Pemberian Kredit Terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM)
  • Akibat Hukum Pembatalan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Oleh Kemenkumham Terhadap Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mk Nomor 84/Puu-Xi/2013)
  • Aspek Hukum Pembuktian Dalam Transaksi Transfer Dana Dengan Menggunakan Telepon Seluler
  • Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Perorangan (Studi Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit Credit Operations Regional I Medan
  • Upaya Hukum Pemilik Barang Terhadap Pelaku Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerugian Yang Dialami Akibat Tenggelamnya Kapal Pengirim Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  • Penerapan Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Penentuan Sengketa Merek (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 194K/PDT.SUS/2011)
  • Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik
  • Akibat Hukum Privatisasi BUMN Terhadap Kewenangan Negara
  • Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Dalam Menyetujui Klaim Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya (Studi pada PT. Jasa Raharja Medan)
  • Akibat Hukum Pemisahan Perseroan Terhadap Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  • Akibat Hukum Restrukturisasi Perseroan Terbatas Melalui Pemisahan Usaha
  • Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Advokat Asing di Indonesia dengan Keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
  • Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Atas Kecelakaan Kerja di PTPN-IV (Studi Kasus di PTPN – IV Unit Kebun Bah Jambi, Pematang Siantar)
  • Pemberian Jaminan Produk Halal Terhadap Konsumen Muslim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
  • Kedudukan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
  • Analisis Yuridis Terhadap Pengurangan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Akibat dari Kepailitan
  • Persaingan Sesama Merek (Intrabrand) dikaitkan Dengan Pembatasan Perdagangan Secara Vertikal
  • Kedaulatan Negara Penerima Modal Asing Dalam Pengaturan Penanaman Modal
  • Pengawasan Terhadap Lembaga Dana Pensiun Setelah Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
  • Sistem Outsourcing Pada Industri Jasa Perbankan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PPU-9/2011
  • Prinsip Permberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Ketentuan Pembatasan Kepemilikan Waralaba Restoran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  • Analisa Yuridis Terhadap Penggunaan Laba Perseroan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
  • Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Kekayaan Dari Yayasan Kepada Organ Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
  • Hubungan Induk Perusahaan Dan Anak Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Uu No. 5 Tahun 1999
  • Analisis Yuridis Mengenai Kewajiban Pajak Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Di Jejaring Sosial
  • Kedudukan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pailitnya Koperasi Simpan Pinjam
  • Kedudukan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pailitnya Koperasi Simpan Pinjam
  • Konflik Kepentingan Negara Sebagai Pemegang Saham Pada Penjualan Saham Bumn Dalam Kejahatan Perdagangan Orang Dalam
  • Kedudukan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pailitnya Koperasi Simpan Pinjam
  • Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri Dalam Kerangka Pasar Bebas AFTA
  • Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Debitur Pailit dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit
  • Perubahan Pengurus Pada Anggaran Dasar Perseroan Berkenaan Dengan Pengelolaan Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
  • Exchange Traded Fund (Etf) Sebagai Instrumen Alternatif Dalam Investasi Di Pasar Modal Indonesia
  • Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Pt.Indonesia Asahan Aluminium Dengan Pt.Putra Tanjung Lestari Dalam Pengandaan Tenaga Keeja Outsourcing Setelah Pt.Inalum Bumn
  • Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Dan Penghimpunan Dana Ilegal Di Masyarakat
  • Aspek Hukum Pengenaan Pajak Terhadap Usaha Waralaba Di Indonesia
  • Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Era Pasar Bebas Di Tinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 POJK. 05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri
  • Pemberian Fasilitas Penanaman Modal Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Disektor Pariwisata Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007
  • Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Holdingisasi Bumn
  • Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Investasi Sektor Pertambangan Batubara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolan Pertambangan Mineral Dan Batubara
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Tugas Dewan Nasional Dalam Memantau dan Mengevaluasi Keberlangsungan Kawasan Ekonomi Khusus Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  • Perlindungan Hukum Terhadap Investor Publik Dalam Penawaran Tender (Tender Offer)
  • Perlindungan Konsumen Atas Pernyataan yang Menyesatkan oleh Produsen
  • Persinggungan Hak Cipta dan Desain Industri Studi Putusan No. 31/PDT.SUS-DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.
  • Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Online Dispute Resolution (ODR)
  • Analisis Terhadap Tax Amnesty Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal Langsung di Indonesia
  • Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh Bank Umum dalam Produk Keuangan Non Konvensional
  • Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Penggunaan Produk Industri Dalam Negeri Melalui Pengadaan Barang Dan Jasa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
  • Analisis Hukum Terhadap Pembatasan Kepemilikan Kartu Kredit Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  • Akibat Hukum Meninggalnya Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha pada Bank Perkreditan Rakyat
  • Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Direksi pada BUMN Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas
  • Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Bumn Dalam Bentuk Hibah Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
  • Kajian Yuridis Terhadap Keberadaan Sertifikasi Halal Untuk Melindungi Produk Pengusaha Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
  • Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Holdingisasi Bumn

Demikian 100 referensi judul Hukum Ekonomi yang bisa Skripsi Yuk sajikan. Jika Kamu masih tidak bisa meramu judul dan menuangkan idemu ke dalam laporan. Silakan hubungi Skripsi Yuk segera!!