100 Contoh Judul Skripsi Hukum

Skripsi Malang adalah jasa pembuatan skripsi Hukum Malang. Bagi kamu yang sudah atau akan mengambil skripsi, dan merasa tidak berdaya dengan pembuatan judul skripsi.

Maka sudah saatnya, kamu menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Skripsi Hukum Terbaik.

Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di berbagai kampus di Indonesia. Bagi kamu yang ingin mendapatkan layanan ekstra 3 in 1 konsultasi, pembuatan dan bimbingan skripsi, silakan hubungi skripsimalang.com atau SkripsiYuk.net untuk prosedur pemesanan.

Referensi Judul Skripsi Hukum

  • Peranan Direktur Independen dalam Menjamin Keberlangsungan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan Publik
  • Tinjauan Yuridis Atas Penerimaan Uang Ganti Rugi dari Pembebasan Hak Atas Tanah Yang Sedang Terikat Hak Tanggungan
  • Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ABC dengan CV. DEF (Studi pada CV. GHI)
  • Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di PT. ABC
  • Implementasi Jaminan Pensiun Bagi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Perkebunan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Studi di PTPN ABC)
  • Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten ABC Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi di Kabupaten DEF)
  • Pelaksanaan Good Governance dalam Mensejahterakan Rakyat Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus ABC)
  • Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Sebagai Korban (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2928/Pid.Sus/2015/PN.MDN)
  • Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik
  • Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam
  • Tanggungjawab Tim Likuidasi yang Ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pemegang Polis/Tertanggung Atas Perusahaan Asuransi yang Dicabut Izin Usahanya Dikaitkan dengan POJK Nomor 28/POJK.05/2015
  • Tinjauan Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan yang Menjadi Korban Perang Dilihat dari Prespektif Hukum Internasional (Studi Kasus Perang Suriah)
  • Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Klaim Garansi Elektronik Produk Merek Apple di Global Teleshop Kota ABC
  • Pemberdayaan Prosedur Mediasi di Pengadilan Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Studi pada Pengadilan Negeri Kota ABC)
  • Pembukaan Lahan Perkebunan di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Pencegahan dan Pemeberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 309/PID.SUS/2016/PT.MDN)
  • Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Hukum Nasional
  • Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penerbangan dalam Hal Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No. 1391 K/ Pdt/2011)
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kota ABC No. 07/G/2013/PTUN-MDN
  • Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi
  • Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Humaniter Internasional
  • Penghapusan Merek Terdaftar dalam Hal Merek Tidak Digunakan Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 (Studi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM)
  • Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan MK NO. 100//PUU-XIII/2015)
  • Penertiban Tanah Terlantar Milik Perorangan Ditinjau Dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
  • Peran International Committe of The Red Cross Untuk Melindungi Korban agresi di Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1997
  • Analisis Yuridis Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Wajib Pajak yang Bergerak di Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Tanah Sebagai Wujud Pelaksanaan Fungsi Sosial
  • Penerapan Ajaran Kausalitas Terhadap Tindak Pidana yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988)
  • Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Klaim Traditional Fishing Rights Oleh Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
  • Kegiatan Militer di Ruang Angkasa Ditinjau dari Article IV of The Outer Space Treaty 1967
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan dari Perjanjian Kredit yang Diberikan Oleh Lembaga Perbankan (Studi di PT. Bank ABC Kota DEF)
  • Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Kupang Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN-Kfm)
  • Peran Psikologi Hukum dalam Proses Penyidikan (Studi di Polres ABC)
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT ABC Kota DEF dengan Pemerintahan Provinsi GHI pada Kegiatan “Promosi dan Pasar Produk Kumkm Provinsi JKL 2016”
  • Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Diplomatik dalam Melaksanakan Tugas Diplomatiknya Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiyayaan Terhadap TKI oleh Duta Besar di ABC )
  • Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Tenaga Kerja Menurut Convention on The Rights of The Child 1989
  • Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai NO.268/PID.B/2015/PN/BNJ)
  • Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)
  • Pembubaran Dan Likuidasi Atas Yayasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
  • Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Syariah (Studi pada Bank Tabungan Negara Syariah Kota ABC)
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Walikota dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) (Studi di PD Pasar Horas Jaya Kota ABC)
  • Penerapan Prinsip Perlakuan Yang Sama dalam Penanaman Modal pada Perusahaan Asuransi
  • Dasar Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Dikabulkan Karena Adanya Status Wali Nikah yang Tidak Sah (Studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan No: 32/Pdt.G/2013/PA. PSP)
  • Pertanggungjawaban Pidana dalam Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 387/Pid.B/2013/PN.SGT)
  • Kekuatan Putusan Arbitrase dan Keberatan Tentang Putusan Arbitrase (AnalisisPutusanPengadilanNegeri Jakarta BaratNomor: 1142/Pdt.P/2012/PN.Jak.Bar)
  • Analisis Putusan Terhadap Penegakan Hukum dalam Kejahatan Kartu Kredit (Studi Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel.)
  • Analisis Kinerja Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kecamatan ABC Kabupaten DEF(Studi di Kepolisian GHI)
  • Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kecamatan ABC)
  • Analisis Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Atas Pelaksanaan Asuransi Wisatawan oleh PT.ABC di Kota DEF (Riset pada PT. GHI)
  • Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 1000/Pid.B/2014/PN.Lbp)
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa ABC Kecamatan DEF)
  • Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Fasilitas Hak Atas Tanah Bagi Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia
  • Perjanjian Antara Produsen dengan Distributor (Studi pada PT. ABC dengan PD. DEF)
  • Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi pada Bank ABC Cabang Kota DEF)
  • Perlindungan Terhadap Usaha Mikro Melalui Penataan Zonasi Toko Swalayan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ( Studi pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan )
  • Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bidan Pelaku Penjualan Bayi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor 1201/PID.B/2014/PN.MDN)
  • Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor:2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn.)
  • Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Dijatuhi Sanksi Pidana
  • Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Sektor Perkebunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
  • Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyediaan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Pasar Tradisional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
  • Penerapan Prinsip Perlakuan Yang Sama dalam Penanaman Modal pada Perusahaan Asuransi
  • Dasar Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Dikabulkan Karena Adanya Status Wali Nikah yang Tidak Sah (Studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan No: 32/Pdt.G/2013/PA. PSP)
  • Pertanggungjawaban Pidana dalam Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 387/Pid.B/2013/PN.SGT)
  • Kekuatan Putusan Arbitrase dan Keberatan Tentang Putusan Arbitrase (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor: 1142/Pdt.P/2012/PN.Jak.Bar)
  • Analisis Putusan Terhadap Penegakan Hukum dalam Kejahatan Kartu Kredit (Studi Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel.)
  • Analisis Kinerja Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kecamatan ABC Kabupaten DEF (Studi di Kepolisian Sektor GHI)
  • Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kecamatan ABC)
  • Analisis Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Atas Pelaksanaan Asuransi Wisatawan oleh PT.ABC di Kota DEF (Riset pada PT. GHI)
  • Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 1000/Pid.B/2014/PN.Lbp)
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa ABC Kecamatan DEF)
  • Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Fasilitas Hak Atas Tanah Bagi Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia
  • Perjanjian Antara Produsen dengan Distributor (Studi pada PT. ABC dengan PD.DEF)
  • Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kota ABC)
  • Perlindungan Terhadap Usaha Mikro Melalui Penataan Zonasi Toko Swalayan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ( Studi pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota ABC )
  • Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bidan Pelaku Penjualan Bayi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor 1201/PID.B/2014/PN.MDN)
  • Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor:2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn.)
  • Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Dijatuhi Sanksi Pidana
  • Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Sektor Perkebunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
  • Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyediaan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Pasar Tradisional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
  • Perizinan Terhadap Usaha Gadai Swasta di Indonesia Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 31 tahun 2016
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Bank Mandiri Area ABC
  • Status Hubungan Kerja Pekerja Rumahan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan
  • Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Warga Negara Suriah dan Irak di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum Nasional dan Hukum Internasional
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah ABC Sebagai Pelaksana Penggunaan Dana APBD Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014
  • Pertanggungjawaban Pidana Pemerkosaan Pelaku Anak di Bawah Umur Terhadap Korban Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No. 79/Pid.Sus-anak/2015/PN-Mdn)
  • Perlindungan Konsumen dalam Pembelian Barang Elektronik Rekondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di PT. ABC)
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Kebendaan Pembeli Efek Beragun Aset pada Pembiayaan Sekunder Perumahan
  • Implikasi Uji Materil Mengenai Batas Usia Anak dalam Proses Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana (Kajian Terhadap Putusan: Nomor 1/PUU-VIII/2010)
  • Implementasi Pengawasan Satgas Waspada Investasi Terhadap Perusahaan Penyedia Perjalanan Travel Luar Negeri Studi Kasus First Travel di Indonesia
  • Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti yang Dapat Mempengaruhi Keyakinan Hakim untuk Mengambil Keputusan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Perkara NO. 777/PID.B/2016/Jakpus)
  • Tanggung Jawab PT. ABC Terhadap Konsumen dalam Pengiriman Barang yang Hilang dan Menyebabkan Kerusakan pada Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus pada Kantor Pos Pusat Kota ABC)
  • Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Tidak Dilabel oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi pada Beberapa Usaha Dagang di Kota ABC)
  • Analisis Penyebab Bertambahnya Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Karyawan PTPN II Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi
  • Peranan Otopsi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Mati (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 607/Pid.B/2014/PN.Kpn)
  • Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Bisnis Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip-Prinsip The United Nations Global Compact dalam Perspektif Hukum Internasional
  • Penerapan Corporate Social Responsibility dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia
  • Tanggungjawab Perum Damri Sebagai Angkutan Bandara Terhadap Penumpang yang Mengalami Kecelakaan BUS (Studi pada Perum Damri Kantor Cabang Angkutan Bandara ABC)
  • Perjanjian Nominee Sebagai Instrumen Penghindaran Daftar Negatif Investasi Dikaitkan dengan Undang-Undang Penanaman Modal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas
  • Aspek Hukum Pendirian Bank Umum Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Demikian 100 referensi judul skripsi Hukum yang bisa Skripsi Yuk sajikan. Jika Kamu masih tidak bisa meramu judul dan menuangkan idemu ke dalam laporan. Silakan hubungi Skripsi Yuk segera!!