100 Contoh Judul Hukum Pidana

Skripsi Malang adalah jasa pembuatan judul Hukum Pidana Malang. Bagi kamu yang sudah atau akan mengambil skripsi, dan merasa tidak berdaya dengan pembuatan judul skripsi.

Maka sudah saatnya, kamu menyimak ratusan Contoh Judul Skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Hukum Pidana Terbaik.

Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di berbagai kampus di Indonesia. Bagi kamu yang ingin mendapatkan layanan ekstra 3 in 1 konsultasi, pembuatan dan bimbingan skripsi, silakan hubungi skripsimalang.com atau SkripsiYuk.net untuk prosedur pemesanan.

Referensi Judul Hukum Pidana

  • Peran Kepolisian Terhadap Eksploitasi Anak Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Polsekta Kota ABC)
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Tanpa Melalui Proses Peradilan (Studi kasus Kepolisian Sektor ABC, Kabupaten DEF, Provinsi GHI)
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Politik Di ABC
  • Analisis Yuridis terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor.797/Pid.B/2014/PN.Rap)
  • Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi
  • Kajian Hukum Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Provinsi ABC)
  • Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua (Studi Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt)
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (studi Putusan No.80/Pid.B/2010/PN.Mdn)
  • Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. Atas Nama Terdakwa Akil Mochtar)
  • Analisa Yuridis Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/Pid.Sus/2012)
  • Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Profesi (Studi Kasus Kota ABC)
  • Analisa Yuridis Penggunaan Alat Penangkap Ikan Illegal Dalam Tindak Pidana Perikanan Dikaitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  • Peranan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten ABC)
  • Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Carding Dalam Perspektif Cyber Law Di Indonesia (Studi Putusan Pn Kota ABC No. 1193/Pid/B/2013/Pn.Jak.Sel.)
  • Peranan kepolisian dalam penyidikan kasus Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Kematian (studi kasus di polresta ABC)
  • Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Orang Dewasa (Studi Pada: Polresta ABC)
  • Penuntutan Korporasi Oleh Jaksa Penuntut Umun Dan Pembuktian Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm)
  • Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Sodomi) Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Anak Menjadi Trauma (Studi Di Pengadilan Negeri ABC)
  • Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
  • Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sesuai UU No. 35 Tahun 2009. (Studi Putusan No. 2091/Pid. Sus. 2013/Pn. Mdn).
  • Mutilasi Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal Dan Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Mutilasi (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1549K/Pid/2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 44/PID.B/2014/PN.Srp)
  • Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak
  • Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain
  • Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Paksa Sepeda Motor Dalam Perspektif Krimonologi (Studi Putusan Kasus Putusan No. 3.288/Pid.B/2014/PN.MDN)
  • Eksistensi Pidana Denda dalam Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
  • Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dukun Beranak Dalam Putusan Mahkamah Agung No.2189/K/Pid/2010
  • Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua)
  • Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus Putusan NO. 95/Pid.B/2013/PN.MDN)”
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Pembuktian Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  • Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/PN.Kbm )
  • Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan (Studi Putusan No.465/PID.SUS/2010/PN.Psp)
  • Dissenting Opinion Sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materiil
  • Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Pengadilan Negeri Kota ABC)
  • Eksistensi Perdamaian Antara Korban dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Sistem Pemidanaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota ABC)
  • Eksistensi Konvensi Internasional Tentang Terorisme Ditinjau Dari Hukum Pidana Nasional
  • Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Kasus Putusan No:2438/Pid.B/2014/Pn.Mdn )
  • Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor 479/Pid.B/2011/Pn.Mdn)
  • Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dintinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Korban (Studi Terhadap 4 (empat) Putusan Pengadilan Negeri)
  • Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiayaan
  • Penerapan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Terhadap Beberapa Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Kota ABC)
  • Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika ( Studi Putusan No. 847/Pid.B/2013/PN.MDN)
  • Kajian Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan ABC Kabupaten DEF
  • Peranan Polisi Dalam Menanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Pada Polsek ABC Kabupaten DEF)
  • Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungang Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.MDN)
  • Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Militer (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) Kota ABC)
  • Sah Tidaknya Penetapan Status Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Yang Diajukan Sebagai Alasan Pra Peradilan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel – Pra Peradilan Budi Gunawan)
  • Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dalam Bentuk Pokok Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam
  • Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana (Studi Di Desa ABC Kecamatan DEF Kabupaten GHI)
  • Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Pengguguran Kandungan
  • Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn)
  • Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta ABC)
  • Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek ABC)
  • Analisis Yuridis Tndak Pidana Narkotika Yang dilakukan oleh Anak
  • Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Anak Golongan Masyarakat Kurang Mampu Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Di Kota ABC )
  • Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah
  • Kedudukan Keterangan Saksi Di Penyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri ABC No.752/ Pid.B/ 2012/ PN.Stb)
  • Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lemabaga Pemasyarakatan Klas II A Kabupaten ABC)
  • Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perusakan dan Pencemaran Lingkungan (Studi Putusan MA RI No. 755K/PID.SUS/2007)
  • Pengadaan Barang Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan Pengadilan Tinggi Kota ABC Nomor 19/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN)
  • Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana dan Perlindungan Terhadap Guru dan UU No 14 Tahun 2005 (Analisis Juridis Terhadap Putusan PT Medan No 274/PID/2012/PT-MDN dan Putusan MA No 2024 K/Pid.Sus/2009)
  • Analisis Hukum Mengenai Penguasaan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Hak oleh Warga Sipil (Studi Kasus pada Putusan Nomor: 261/Pid.b/2013/PN.GS)
  • Pemenuhan Hak atas Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Kota ABC)
  • Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Penyalahgunaan Internet Sebagai Media Bullying Menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008
  • Penegakan Hukum Oleh Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika di Kampus Khususnya Wilayah Hukum Polda ABC
  • Tinjauan Yuridi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri ABC No.791/Pid.B/2011/PN.SIM)
  • Tindak Pidana Judi Menurut Hukum Positif (Kuhp) Dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003
  • Peran Polisi Perairan Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan di Perairan Serdang Bedagai (Studi di Satuan Kepolisian Perairan Resort Serdang Bedagai)
  • Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tanpa Izin Melakukan Kegiatan Industri Kecil berdasarkan Persepktif UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 974/Pid.B/2014/PN.Mdn)
  • Tindak Pidana Bersyarat pada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak Dalam Praktik (Studi Putusan Nomor: 217/Pid.Sus/2014/PT.Bdg)
  • Tindak Pidana Membantu Melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 03/PID.SUS-Anak/2014/PN.MDN)
  • Penjatuhan Sanksi Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Selama Menjalani Pembinaan Menurut Hukum Pidana di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota ABC)
  • Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Hukum POLRES ABC)
  • Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor 409/Pid.B/2014/PN.Mdn.)
  • Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan No.21/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)
  • Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: I/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Ptk dan Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn)
  • Kajian Perbandingan Hukum Atas Pembuktian Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Sistem Peradilan Pidana Di Amerika Serikat
  • Analisis Yuridis Peraturan Bersama Antar Lembaga Negara Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
  • Perbandingan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam
  • Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering
  • Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten ABC (Studi Putusan Pn No.197/Pid.B/2011/Pn.Stb, Pt No.431/Pid/2011/Pt.Mdn, Ma-Ri No.579k/Pid/2012)
  • Perkembangan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
  • Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Kalangan Masyarakat
  • Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi (Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn)
  • Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04/Pid. Sus/2011/Pt. Bjm)
  • Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Authentik (Studi Putusan Nomor: 40/Pid.B/2013/Pn.Lsm)
  • Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak Kandungnya
  • Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia
  • Analisis Yuridis dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak(Studi Kasus Putusan No.300/PID.B/2013/PN.KBJ)
  • Upaya Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
  • Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Di Indonesia(Studi Putusan No. 1129/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Tim)
  • Penerapan Diversi Di Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak
  • Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor : 06/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mdn)
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Aset Yang Tidak Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Perkara No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Atas Nama Terdakwa Irjen Pol Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si)
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Pembuktian Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Pembuktian Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Pembakaran Dan/Atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Sebagai Upaya Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Ikan
  • Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia
  • Penerapan Ketentuan Pidana Mengenai Kebebasan Berserikat Pekerja / Buruh Dari Perspektif Uu No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh

Demikian 100 referensi judul Hukum Pidana yang bisa Skripsi Yuk sajikan. Jika Kamu masih tidak bisa meramu judul dan menuangkan idemu ke dalam laporan. Silakan hubungi Skripsi Yuk segera!!

This will close in 20 seconds

Open chat
Halo, ada yang bisa kami bantu?