100 Contoh Judul Hukum Tatanegara

Skripsi Malang adalah jasa pembuatan judul Hukum Tatanegara Malang. Bagi kamu yang sudah atau akan mengambil skripsi, dan merasa tidak berdaya dengan pembuatan judul skripsi.

Maka sudah saatnya, kamu menyimak ratusan Contoh Judul Skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Hukum Tatanegara Terbaik.

Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di berbagai kampus di Indonesia. Bagi kamu yang ingin mendapatkan layanan ekstra 3 in 1 konsultasi, pembuatan dan bimbingan skripsi, silakan hubungi skripsimalang.com atau SkripsiYuk.net untuk prosedur pemesanan.

Referensi Judul Hukum Tatanegara

FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DLM SISTEM KETATANEGARAAN (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA)
PENGAWASAN PREVENTATIF DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA POLA PENGOLAHAN LIMBAH AIR PD ANEKA KIMIA)
PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH (STUDI DI KOTA ABC)
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI DI DLM KEANGGOTAAN DPRD (STUDI DI DPRD KOTA ABC)
KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA (STUDI DI PT ABC)
PELAKSANAAN PHK BERDASARKAN UU NO 12 TH 1964 (STUDI DI KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA KOTA ABC)
EFEKTIFITAS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KELURAHAN ABC, KEC. DEF, KOTA GHI
PELAKSANAAN INSTRUKSI MENTRI DLM NEGERI NO 8 TH 90 TTG PEMBINAAN LSM (STUDI DI KANTOR KOTA ABC)
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL PADA SMU BERDASARKAN UU NO 2/89 DI KOTA ABC
KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DLM PENATAAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM BUS, NON BUS DAN ANGKUTAN BARANG DI KAB. ABC
HUBUNGAN KERJA CABANG DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI ABC DG KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DI KAB. DEF
DAMPAK KEPENDUDUKAN DI DLM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DATI II KAB. ABC
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 6 TH 92 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DLM UPAYA MENUNJANG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DI KAB. ABC
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR DEPARTEMAN TENAGA KERJA KAB. ABC DLM MENGHADAPI MASALAH KETENAGAKERJAAN
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN HAK ANGKET DPR RI DLM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAH
PERANAN BIRO KEUANGAN DLM MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PROPINSI ABC
PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DI PT ABC KOTA DEF
PERANAN DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA ABC PERIODE THN XX-XX
PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI KEC. ABC, KEC. DEF, KEC. GHI, KAB.JKL
ANALISIS TERHADAP PASAL 68 AYAT 1 UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH DLM KAITANNYA DG KEPUTUSAN WALIKOTA ABC NO 14 TH 2001 TTG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN KOTA
PROSEDUR PEMBAYARAN ANGGARAN PEMBANGUNAN MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ANALISIS TERHADAP POSISI DAN FUNGSI DPRD MENURUT UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
IMPLIKASI BERLAKUNYA UU RI NO 40 TH 1999 TTG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS
PERAN DPRD KAB.BANTUL DALAM PENETAPAN TATA TERTIB DPRD DI KAB. ABC TH XX
OPTIMALISASI PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH DPR DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999 DI KAB. ABC
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 8 TH 1999 TTG RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA ABC
PENGAWASAN DPRD KOTA JOGJA THD LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN WALIKOTA ABC ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TINJAUAN YURIDIS KONVENSI KETENAGAKERJAAN SBG SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 25 TH 2000 TTG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN (STUDI KASUS DI KEC. ABC, KAB. DEF)
PERANAN KEPALA DESA DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT UU NO 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DESA DI DESA ABC KAB. DEF
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO 18 TH 2002 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA ABC
PERAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DLM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KOTA ABC
STUDI KEMANFAATAN DANA PERIMBANGAN BAGI PEMERINTAH KOTA ABC
STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA ABC SEBELUM DAN SESUDAH DI BENTUKNYA DINAS KETERTIBAN KOTA DEF
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. ABC PROP. DEF
PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI ABC DLM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH ABC PERKOTAAN DEF
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROP. ABC TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TTG PAJAK PARKIR DLM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA ABC
PENGGUNAAN TANAH EKS BENGKOK SETELAH PERALIHAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KAB. ABC)
PERANAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA ABC
ARTI PENTINGNYA PEMILU DLM MEMYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KAB. ABC
PERANAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KAB. ABC
EFEKTIVITAS FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI YK
PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA (SUATU KAJIAN HUKUM)
FUNGSI BAPPEDA KAB. BATANGHARI DLM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. ABC
IMPLEMENTASI PASAL 27 UUD 45 TTG HAK TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN PADA MASA KEKUASAAN ORDE BARU (KAJIAN KRIYIS PRAKTEK HAM BAGI RAKYAT INDONESIA MASA ORDE BARU)
PERKEMBANGAN WEWENANG DAN HAK DPR MENURUT UUD 1945, KONSTIOTUSI RIS 1945, UUD 1950 DAN UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN
KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA ABC KEC. DEF KAB. GHI)
PERANAN BADAN PETIMBANGAN DAERAH DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DU DAERAH ABC
PERAN DPRD DLM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI KASUS DPRD KAB. ABC)
KEDUDUKAN DAN PERANAN MENTERI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI PADA MASA ORDE BARU
PERANAN APARAT PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK
DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI
URGENSI KOMISI KONSTITUSI DLM PROSES PENYEMPURNAAN AMANDEMEN UUD 1945
TINJAUAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
PERANAN DPRD DALAM PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN BUPATI ABC
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI KAB. ABC
KEGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI ABC DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DAERAH
KEDUDUKAN BUPATI KEPALA DAERAH DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU NO 5 TH 1974 DG UU NO 22 TH 1999)
STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN ABC DLM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANVE
PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA ABC DLM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA DEF (STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH SETELAH UU NO 22 TH 1999)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PNS DI PTUN YK
PERANAN DPRD DLM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DI KAB. ABC (TELAAH KRITIS DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PERIODE 1999-2003)
PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PELAKSANAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA ABC (TINJAUAN YURUDIS TERHADAP PERDA KOTA DEF NO 26 TH 2002)
PERANAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DLM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ABC PROVINSI DEF
PERANAN DPRD PERIODE 1999-2004 DLM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KAB. ABC (STUDI TTG PARTISIPASI PUBLIK DLM PEMERINTAHAN DAERAH)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NETRALITAS PNS DARI KEANGGOTAAN PARPOL DI PROP. ABC DAN PROP.DEF
PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999 (ANALISIS YURIDIS TTG PENETEPAN PENSIUN OTOMATIS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999)
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA AAA DLM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERQWAWASAN LINGKUNGAN
ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA TATA GUNA TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI KAB. ABC
PELAKSANAAN TUGAS DAN PENGAWASAN DAERAH KAB. ABC SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22/99 TTG PEMERINTAH DAERAH
TINJAUAN YURIDIS TTG USULAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM DAN SESUDAH SK MENKOWAS BANGPAN NO 38/KEP/MK WASPAN/8/1999 TGL 24 AGUSTUS 1999
PELAKSANAAN PENGAWASAN ADMINISTRATIF OLEH PEJABAT YG BERWENANG TERHADAP PERBUATAN PNS DI KANTOR REGIONAL 1 BKN YK (ANALISIS YURIDIS TERHADAP INPRES NO 15 TH 1983)
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR NEGARA DLM RANGKA TERWUJUDNYA PEMERINTAH YG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA BERDASARKAN PP 101 TH 2000 DI BKN YK
PELAKSANAAN PERDA NO 29 TH 2001 TTG PERIJINAN USAHA JASA KONSTRUKASI DI KAB. ABC
PROSES PEMBENTUKAN KAB. ROKAN HULU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAH DI DAERAH
AKUISISI NASIONAL ARSIP ORDE BARU DAN KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN DI KAB. ABC SBG UPAYA PENYELAMATAN DAN PENGAMANAN BAHAN PERTANGGUJAWABAN NASIONAL (ARSIP BIDANG HUKUM)
PERAN BUPATI DLM PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KAB. ABC)
PERANAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DLM BIDANG PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KAB. ABC
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DLM PENGADAAN PNS SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI TTG PERATURAN PEMERINTAH NO II TH 2002 TTG PENGADAAN PNS)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD ABC KEC. DEF KAB. GHI
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN (STUDI KOMPARATIF PERTANGGUJAWABAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945)
PELASANAAN UU NO 28 TH 1999 DLM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PNS GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT) STUDI KASUS DI KANREG I BKN YK
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (TELAAH KRITIS TTG PELAKSANAAN UU NO 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK)
PERANAN KEPALA DESA DLM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA ABC KEC. ABC KAB. ABC BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999
PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KAB. ABC
PERANAN LURAH DLM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA ABC KEC. ABC KAB. ABC (STUDI PERBANDINGAN UU NO 5 TH 1979 DG UU NO 22 TH 1999)
PERANAN PENGADILAN NEGERI DAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DLM PROSES PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UU NO 62 TH 1958
PENGARUH REALISASI PERATURAN DAERAH NO 2 TH 1998 TTG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. ABC
PERANAN DPRD PROPINSI ABC DLM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999
PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KAB ABC
DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI TERHADAP PENGATURAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO 2 TH 1999 UU NO 2 TH 1999 DAN UU NO 31 TH 2002
PELAKSANAAN PUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, JAKSA AGUNG, KEPOLISIAN NEGARA, RI TTG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SATU ATAP (TERPADU) DI KOTA ABC
IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KEPERAWATAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. ABC
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TH 1980 TTG DISIPLIN KERJA PNS SBG SALAH SATU SYARAT KENAIKAN PANGKAT DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNDIP SEMARANG
PERANAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DLM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. ABC
KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG MPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERBANDINGAN)
PROSEDUR PENGAJUAN PENSIUN DINI PADA PT ABC
KEDUDUKAN DAN PERAN DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

Demikian 100 referensi judul Hukum Tatanegara yang bisa Skripsi Yuk sajikan. Jika Kamu masih tidak bisa meramu judul dan menuangkan idemu ke dalam laporan. Silakan hubungi Skripsi Yuk segera!!

Post Views: 2,428